Daerah

1001 Surat Protes Dikirim Honorer Ke Presiden

Guru honorer melakukan protes atas kebijakan pemerintah dengan mengirimkan ribuan surat kepada presiden

HNEWS – Gelombang protes atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Permenpan RB nomor 2 tahun 2019 terus terjadi. Kali ini dari Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (FKGTT/PTT) Jawa Timur.

Mengutip indonesiainside.id, Sabtu (16/2/2019) siang, puluhan GTT/PTT ini berkumpul di Kantor Pos Kebonrojo, Surabaya. Mereka membuat aksi yang memprotes PP 49/2018 itu. Caranya, GTT/PTT berkirim surat secara masal ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Disebut masal karena GTT/PTT berkirim surat melalui kantor pos secara bersama. Ada 1001 surat yang dikirimkan ke Presiden Jokowi dengan isi sama. “Memang sudah dikonsep isinya sama. Tapi yang bertanda tangan berbeda-beda,” kata Ketua FKGTT/PTT Jatim, Teguh Supriyanto.

Secara rinci, ia menjelaskan apa yang diinginkan GTT/PTT. Menurutnya, rekrutmen pegawai yang dilakukan pemerintah ternyata tidak mengakomodir GTT/PTT. Meski sudah memberikan pengabdian dengan masa kerja puluhan tahun, GTT/PTT belum tentu termasuk dalam kategori PPPK atau pegawai K2 (honorer).

Karena itu, FKGTT/PTT Jatim meminta Presiden membuat kebijakan yang adil. Caranya, Presiden diminta membuat kebijakan perekrutan pegawai jangan lagi menggunakan kategori. “Tetapi harus berdasarkan masa kerja. Bunyinya adalah pengangkatan honorer dari jalur pengabdian,” jabarnya.

Dikatakan pula, jika GTT/PTT tidak masuk dalam kategori honorer atau K2 berarti mereka akan rekrutmen melalui jalur umum. Itu artinya, pengabdian yang dilakukan GTT/PTT selama bahkan puluhan tahun tidak dihitung. “Kalau disebut jalur umum berarti tidak pernah bekerja. Ini kan tidak adil bagi kami yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Pemerintah harus mengubah ini,” tambahnya.

Yang bikin polemik, lanjutnya, kebijakan PPPK masih belum berkeadilan bagi tenaga Non Kategori. “Saya berharap pemerintah segera mengakomodir semua GTT/PTT. Bukan hanya K-1 atau K-2, namun Non Kategori juga, berdasarkan masa kerja. Serta berharap Pemerintah mendukung mayoritas, bukan hanya minoritas,” kata Teguh.

Pengiriman surat secara masal ini bisa jadi akan berlanjut. Sebab, yang dilakukan saat ini baru perwakilan dari beberapa kabupaten/kota. Misalnya, Magetan, Madiun, Ngawi, Mojokerto, Bangkalan, Tulugagung, Sidoarjo dan Lamongan.

Sumber
indonesiainside.id
Close
Close