Daerah

Ketum Forum Honorer K2 Senang jika Pemerintah Pusat Juga Pusing

HNEWS, JAKARTA – Pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) 2019 tahap pertama dinilai sukses membuat ratusan ribu honorer K2 galau.

Pasalnya, rekrutmen PPPK tidak diimbangi dengan kesiapan seluruh pemerintah daerah terkait ketersediaan anggaran.

Akibatnya tidak semua honorer K2 bisa menikmati peningkatan kesejahteraan dengan PPPK.

“Pemerintah pusat minta pemda menanggung biaya pengadaan PPPK. Masalahnya, perubahan anggaran adanya di Bulan Oktober atau November. Timbul pertanyaan besar, mengapa dibuka sekarang? Ada apakah ini,” ujar Koordinator Wilayah Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Sulawesi Selatan Sumarni Azis dikutip dari JPNN, Jumat (15/2).

Kebijakan pusat itu, lanjutnya, bukan hanya telah membuat galau honorer K2 tapi juga pemda. Pemda seakan-akan jadi tersangka utama dalam penyelesaian masalah honorer K2.

“Ini akal-akalan pemerintah pusat. Jadi kalau daerah tidak mampu rekrut, kesalahan ditimpakan ke pemda. Honorer K2 tidak bisa menuntut pusat,” sergah Sumarni.

Secara terpisah, Ketum FHK2I Titi Purwaningsih mengungkapkan, saat ini makin banyak daerah yang menolak merekrut PPPK dari honorer K2.

Ini tidak dipikirkan pusat, semakin banyak yang menolak otomatis program pemerintah menyelesaikan masalah honorer K2 tidak berhasil.

“Saya yakin pusat juga galau karena melihat persentase daerah yang membuka rekrutmen PPPK sangat sedikit. Padahal formasi yang disiapkan untuk tahap pertama ini adalah 75 ribu orang,” ungkapnya.

Titi juga senang bila pemerintah pusat ikut pusing melihat perkembangan di daerah saat ini. Biar pusat bisa tahu imbas dari kebijakannya yang tidak adil tersebut.

“Biar sekali-kali pemerintah pusatnya ikut pusing juga. Jangan hanya honorer K2 yang terus-terusan pusing karena terus disingkirkan dengan berbagai macam cara,” tandasnya.

Sumber
jpnn.com
Close
Close