Daerah

Ketum Honorer K2: Pendaftaran PPPK Jangan Dipaksakan Begini

HNEWS, JAKARTA – Ketua Umum Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengklaim seluruh pemda yang memiliki honorer K2 ingin membuka pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Namun, keinginan itu terhambat oleh masalah anggaran.

“Daerah sebenarnya tidak menolak tapi karena APBD-nya tidak mencukupi mau bilang apa lagi. Kan tidak mungkin dipaksakan,” kata Titi dikutip dari JPNN, Selasa (12/2).

Titi juga menanggapi pernyataan Kepala BKN Bima Haria Wibisana terkait keberadaan honorer K2 yang direkrut pemda tapi akhirnya pemda tak sanggup menggaji jika honorer K2 menjadi PPP. Bima mengucap kalimat “kau yang memulai kau yang mengakhiri”.

Titi menyesalkan pernyataan Bima Haria itu. Menurut Titi, keberadaan honorer K2 diatur PP dan pemda merekrut honorer karena memang kekurangan jumlah PNS. Terutama guru honorer yang di banyak daerah perannya sangat dibutuhkan.

“Katanya mau cari solusi untuk K2 tapi bukan solusi yang didapat melainkan kekacauan dan kecemburuan. Sebab, tidak semua K2 diikutkan,” ujarnya.

Apalagi honorer K2 sudah ada dalam database BKN. Apakah itu dilupakan. “Dengan payung hukum yang sama, sudahlah angkat teman-teman honorer K2 dan kami ini yang tersisa. Berilah solusi yang memecahkan masalah, bukan solusi yang menimbulkan masalah baru,” sergahnya.

Penolakan daerah, lanjut Titi, karena APBD sudah ketuk palu pada Desember 2018. Bagaimana bisa daerah mengalokasikan anggaran gaji PPPK bila tidak melewati pembahasan.

Pemerintah pusat tidak boleh memaksakan kehendaknya agar daerah menanggung gaji PPPK. Sebab, kebijakan pemerintah juga tampak sekali tanpa perencanaan matang.

“Semua butuh planning yang matang karena tentang anggaran. Jangan dipaksakaan begini. Kalau tahun berikutnya tidak mampu lagi menggaji PPPK, bagaimana. Kan repot juga,” ucapnya.

Sumber
jpnn.com
Close
Close