Rekrutmen

MA Tegaskan Guru Honorer Berpengalaman Boleh Ikut Seleksi CPNS

HNEWS – Putusan MA ini membawa pesan agar pemerintah mendukung dan memprioritaskan tenaga pendidik atau guru honorer yang telah lama mengabdi untuk diberikan peluang mengikuti seleksi CPNS. Namun, Kemenpan RB akan mempelajari dulu secara utuh salinan putusan MA tersebut.

Mengutip hukumonline.com, Mahkamah Agung (MA) resmi mengeluarkan salinan putusan atas uji materi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan CPNS Tahun 2018. Permohonan ini diajukan 48 guru honorer dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yang mempersoalkan aturan syarat usia maksimal 35 tahun menjadi CPNS lantaran guru honorer (melebihi 35 tahun) yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak bisa menjadi PNS.

Sebelumnya, Majelis MA yang diketuai Irfan Fachruddin beranggotakan Supandi dan Is Sudaryanto, sudah memutus dan mengabulkan perkara ini sejak 28 Desember 2018 lalu. Namun, MA belum mengeluarkan salinan putusan secara lengkap. Dalam amar putusannya, MA mencabut/menghapus Lampiran huruf F angka 6 huruf c angka 1 Permenpan RB No. 36 Tahun 2018 itu terkait aturan syarat maksmal 35 tahun menjadi CPNS.

“Menyatakan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1 Permenpan RB No. 36 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 (hak bekerja), UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU ASN, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian bunyi amar Putusan MA No. 74 P/HUM/2018 seperti dikutip Direktorat Putusan MA, Senin (4/2/2019).

Selengkapnya bunyi Lampiran huruf F angka 6 huruf c angka 1 Permenpan RB No. 36 Tahun 2018 ialah salah satu persyaratan dalam penetapan kebutuhan (formasi) khusus seleksi CPNS Tahun 2018 bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari Eks tenaga honorer kategori II adalah usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018 masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang.

Artinya, pasca terbitnya putusan MA ini meneguhkan bahwa guru honorer kategori dua (K2) yang berpengalaman puluhan tahun boleh mengikuti seleksi CPNS meskipun usianya sudah melebihi atau melewati 35 tahun.

Dalam permohonannya, para Pemohon menilai batas usia 35 tahun sebagai syarat seleksi CPNS tidak tepat karena para guru honorer ini telah mengabdi lebih dari 10 tahun. Seharusnya syarat usia 35 tahun ini diterapkan kepada CPNS atau guru honorer (nonpengalaman). Menurutnya, syarat usia 35 tahun bertentangan dengan jiwa dan ruh Ketentuan Umum UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Para pemohon telah bekerja sebagai guru honorer berkisar antara 10 sampai 25 tahun mulai tingkat SD, SMP, SMA, dengan honor Rp250.000 sampai dengan Rp300.000 per bulan. “Besaran honor itu sangat tidak manusiawi. Sudah menerima honor sangat kecil masih dihambat ikut seleksi (CPNS) karena syaratnya usia (maksimal) 35 tahun. Syarat usia ini seharusnya diterapkan bagi para fresh graduate, bukan diterapkan kepada guru-guru yang telah bekerja lebih dari 10 tahun,” ujar kuasa hukum para Pemohon, Andi M. Asrun, Kamis (22/11/2018) lalu.

Tidak adil

Dalam putusannnya, Majelis MA beralasan syarat pembatasan usia bagi eks tenaga honorer kategori II dalam penempatan kebutuhan (formasi) khusus seleksi CPNS Tahun 2018 sebagai dalam objek permohonan ini tidak mencerminkan rasa keadilan. Menurut Majelis pembatasan usia paling tinggi 35 tahun sesuai Pasal 23 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2012 tentang Managemen PNS diberlakukan sama kepada tenaga pendidik eks tenaga honorer tanpa mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfataan.

“Padahal, pengabdian dan jasa tenaga pendidik eks tenaga honorer telah mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rentang waktu yang cukup panjang,” demikian pertimbangan Majelis dalam putusannya.

Karena itu, aturan syarat usia maksimal 35 tahun untuk menjadi CPNS ini dirasakan tidak adil jika diberlakukan terhadap tenaga pendidik eks tenaga honorer kategori II yang sudah mengabdi cukup lama. Sebab, pada umumnya usia mereka sudah melebihi 35 tahun per tanggal 1 Agustus 2018, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat formasi khusus seleksi CPNS Tahun 2018.

“Untuk itu, sudah seharusnya tenaga pendidik honorer atau guru honorer yang telah mengabdi cukup lama mendapat dukungan dan prioritas dari pemerintah untuk diberikan peluang mengikuti seleksi CPNS sesuai persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” perintah Mahkamah dalam putusannya.

Menanggapi putusan ini, Kuasa Hukum Para Pemohon, Andi M. Asrun mengapresiasi putusan ini. Pasca terbitnya putusan MA ini, Kemenpan RB tidak dapat meneruskan proses seleksi CPNS jika masih menghalangi guru honorer berpengalaman yang ingin menjadi CPNS. “Jika tetap dilanjutkan proses dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum,” kata Andi Asrun saat dikonfrmasi.

Menurut dia, putusan MA ini membawa pesan agar pemerintah mendukung dan memprioritaskan tenaga pendidik atau guru honorer yang telah lama mengabdi untuk diberikan peluang mengikuti seleksi CPNS. “Sejalan dengan putusan ini, seharusnya Presiden Jokowi membuat Peraturan Pemerintah (PP) khusus mengatur masalah guru honorer dan pegawai tidak tetap,” harapnya.

Belum lama ini, pemerintah memang telah menerbitkan PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, sebenarnya PP 49/2018 itu bukan diperuntukkan untuk guru tidak tetap (GTT) dan tenaga kependidikan honorer, melainkan untuk umum calon pegawai honorer dan bukan berstatus CPNS. Salah satunya, PP tersebut juga tidak mengutamakan guru tidak tetap (honorer) yang telah bekerja lama, setidaknya di atas lima tahun.

Sementara Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB Mudzakir mengatakan akan mempelajari dulu secara utuh salinan putusan MA tersebut. Namun, Mudzakir beralasan tenaga honorer menjadi ASN bisa melalui jalur rekrutmen PPPK. Hal ini sudah diatur dalam PP 49/2018. “Kalau jalur CPNS untuk rekrutmen CPNS berikutnya, tentu harus sesuai ketentuan Permenpan yang baru nanti,” katanya.

Sumber
hukumonline.com
Close
Close