Pendidikan

159 Ribu Guru Honorer Diusulkan Jadi PNS

HNEWS – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengusulkan 159 ribu guru honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) telah memberitahukan akan membuka rekrutmen untuk tenaga honorer yang sebagian besar berasal dari guru. Rencananya, rekrutmen dilakukan akhir Februari 2019.

“Kami alokasikan 159 ribu guru. Nanti direkrut melalui jalur PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan diutamakan mereka yang berstatus K2,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat berkunjung ke Malang, Senin (4/2). Dilansir dari jawapos.com

Program itu akan dilakukan secara bertahap dan diharapkan selesai pada 2023. “Karena itu saya imbau sekolah-sekolah jangan lagi menambah guru honorer,” pesan Muhadjir.

Kemendikbud memang mengusulkan sebanyak 159 guru honorer yang bisa diangkat menjadi PNS. Namun hal itu bergantung pada keputusan MenPAN-RB. “Tentu saja yang tahu persis siapa yang memungkinkan dilihat dari segi keuangan dan peluang, itu Pak MenPAN-RB. Karena nanti tidak hanya guru honorer saja, tapi juga dokter honorer,” jelasnya.

Selain PPPK, proses rekrutmen juga melalui seleksi CPNS. “Kami sudah rancang, nanti rekrutmennya melalui dua jalur. Yaitu melalui CPNS dan CPPPK. Jadi Undang-undang ASN (Aparatur Sipil Negara) sekarang itu memang ada dua jenis, PNS dan PPPK,” papar Muhadjir.

Bagi guru honorer yang memenuhi syarat, bisa mengikuti tes CPNS. Sementara yang tidak memenuhi syarat, bisa mengikuti tes PPPK. “Karena di antara guru honorer ini ada yang melampaui usia 35 tahun. Sehingga tidak boleh ikut PNS. Maka dia masih dibolehkan ikut melalui jalur PPPK,” terangnya.

Apabila ada guru honorer yang tidak lulus setelah mengikuti salah satu tes, status mereka akan tetap dipertahankan menjadi honorer sampai nanti mendapatkan kesempatan ikut seleksi kembali. Baik melalui CPNS maupun PPPK.

Kemendikud juga tengah memperjuangkan gaji yang diterima guru honorer. “Yang kami usulkan ke Kementerian Keuangan adalah supaya guru honorer yang tersisa itu mendapatkan gaji setara dengan upah minimum regional (UMR) di masing-masing daerah. Itu kami usahakan diambilkan dari Dana Alokasi Umum (DAU), untuk gaji guru,” ulas Muhadjir.

Tapi jika daerah mempunyai APBD kuat, dipersilakan untuk bisa menambahnya. “Jadi otomatis gaji guru honorer bisa di atas UMR kalau masing-masing daerah menambah melalui APBD. Kami harapkan sudah tidak ada lagi bantuan dari BOS,” pungkas Muhadjir.

Sumber
jawapos.com
Close
Close