Rekrutmen

Jelang Pendaftaran PPPK dari Honorer K2, Banyak Pejabat Daerah ke Jakarta

HNEWS, JAKARTA – Jelang pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2 yang direncanakan akhir bulan ini, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) makin ramai dikunjungi pejabat daerah.

Mesya Mohamad – Jakarta

Tidak hanya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), anggota DPRD sampai kepala daerah pun sengaja bertandang ke kantor yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Kav 69 Jakarta Selatan itu.

Dikutip dari JPNN.com, Sejumlah pejabat daerah yang sempat ditemui awak media mengaku ingin mengetahui informasi jelas mengenai PPPK dari honorer K2. Yang disasar terutama mengenai anggaran gaji PPPK.

“Saya ke sini untuk cari tahu mekanisme rekrutmen PPPK bagaimana. Kabupaten Bener Meriah dapat berapa formasi honorer K2,” kata Iwan Rantoni, kabid Mutasi dan Kepangkatan Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, di Kantor KemenPAn-RB, Jakarta, Jumat (1/2).

Iwan mengungkapkan, di kabupatennya ada sekitar 800 honorer K2. Semuanya menunggu kejelasan status menjadi aparatur sipil negara (ASN)

Walaupun berhasrat besar mengangkat honorer K2 menjadi PNS, lanjutnya, ada aturan yang menghalangi. Begitu ada PPPK, daerah pun tergerak.

“Cuma ya itu jangan anggarannya dari daerah. Enggak apa-apa sekarang kami talangi, tapi nanti ditransfer ke daerah dalam bentuk DAU,” tuturnya.

Andi Manek, pegawai BKD Kabupaten Malaka, Provinsi NTT juga menyatakan hal sama. Kabupaten yang baru dimekarkan pada 2014 itu masih kekurangan banyak pegawai.

Dalam rekrutmen CPNS 2018, daerah pemekaran dari Kabupaten Belu ini mendapatkan formasi 500 orang. Namun yang lulus hanya 436 orang.

“Pegawai kami di Malaka hanya 3 ribuan orang. Ditambah rekrutmen 2018 jadi sekitar 3.500 makanya mau ditambah dengan PPPK dari honorer K2,” jelasnya.

Sayangnya, sejak pisah dari Belu, Kabupaten Malaka tidak memiliki data jumlah honorer K2. Itu sebabnya, dia diutus untuk mendapatkan informasi data honorer K2 yang ada di Kabupaten Malaka.

“Kalau sudah ada data, bupati akan lebih mudah menentukan berapa honorer K2 yang akan diangkat menjadi PPPK,” tutupnya.

Sumber
jpnn.com
Close
Close