Pusat

Honorer K2 Butuh PP Khusus agar Jadi PNS, Bukan PPPK

HNEWS – Terobosan pemerintah yang menerbitkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang menjadi payung hukum pengangkatan P3K dipandang bukan menjadi solusi ideal tuntutan para honorer K2.

“PP Nomor 49 Tahun 2018 bukan PP khusus untuk Honorer K2, karena semua warga negara berhak ikut seleksi. Padahal para honorer K2 butuh PP Khusus yang memberi jalan mereka menjadi PNS,” kata Fahira Idris, dikutip dari JPNN.com, Jumat (1/2)

Sesuai isi pasal 7 PP Nomor 49 Tahun 2018 pengadaan PPPK melalui tahapan perencanaan; pengumuman lowongan; pelamaran; seleksi; pengumuman hasil seleksi; dan pengangkatan menjadi PPPK. Oleh karena itu, honorer K2 yang memenuhi syarat dan ingin menjadi PPPK harus ikut seleksi karena syarat menjadi PPPK itu sendiri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

“Jadi memang bukan solusi ideal bagi saudara-saudara para honorer K2. Jangan keliru, PP Nomor 49 Tahun 2018 bukan khusus pengangkatan Honor K2 menjadi PNS, karena hanya yang lulus seleksi yang diangkat, itupun para honorer K2 ini harus bersaing dengan siapa saja yang memenuhi syarat, termasuk orang yang baru lulus kuliah dan belum menjadi guru honorer juga bisa ikut dalam rekrutmen PPPK ini,” katanya.

Fahira mengungkapkan, dirinya menyambut baik PP soal PPPK ini, tetapi yang idealnya saat ini dilakukan pemerintah adalah memprioritaskan terutama guru dan tenaga pendidik honorer senior atau yang lebih dahulu mengabdi untuk diangkat PPPK.

“Mereka yang selama puluhan tahun mengabdi, mengorbankan pikiran, waktu, dan tenaganya menjadi prioritas, bukan diseleksi bebas seperti ini. Ini bentuk terima kasih dan penghargaan negara kepada mereka, tetapi tetap kualitas menjadi referensi utama diangkatnya guru honorer ini. Pengabdian ini lebih teruji dari sebuah tes atau seleksi,” tukasnya.

Ke depan, sambung Fahira, solusi idealnya adalah perlu sebuah PP khusus atau peraturan menteri terkait yang bisa mengatur secara khusus rekrutmen untuk guru honorer dan tenaga pendidikan honorer yang sudah lama mengabdi di mana mereka dimudahkan untuk menjadi PPPK.

Terkait, ada beberapa daerah yang keberatan karena PPPK yang membebani anggaran daerah, menurut Fahira, sebenarnya daerah tidak perlu terlalu khawatir karena jika sudah ada payung hukum dalam hal ini PP Nomor 49 Tahun 2018 praktis soal anggaran Pemerintah Pusat akan turun tangan melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Konsekuensinya nanti adalah pemerintah harus menambah alokasi DAU ke daerah yang dipergunakan pemda untuk membayar gaji dan tunjangan PPPK.

Sumber
jpnn.com
Close
Close