Pusat

Disiapkan Skema Khusus Penggajian PPPK dari Honorer K2

HNEWS, JAKARTA – Pemda menolak menanggung gaji PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2 salah satunya karena tidak adanya dana.

Hal tersebut terungkap saat pertemuan para pengurus Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) dengan pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 29 Januari 2019.

“Penjelasan KSP banyak daerah yang menolak karena anggaran belanja pegawai sudah habis buat PNS. Jadi untuk PPPK enggak ada lagi,” kata Pengurus Pusat FHK2I Nur Baitih dilansir dari JPNN, Rabu (30/1).

Mengutip pernyataan pejabat KSP, Nur mengungkapkan, pascapenolakan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin melakukan pembahasan intens

Kemungkinan besar akan dibuatkan skema khusus agar daerah bisa merekrut PPPK di tahap pertama ini.

Nur yang juga koordinator wilayah FHK2I DKI Jakarta ini menambahkan, sistem penggajian PNS dan PPPK persis sama. Sumber dananya dari APBN yang ditransfer ke daerah dalam bentuk DAU (dana alokasi umum). Masalahnya, block grant-nya sudah habis dialokasikan daerah untuk belanja gaji PNS dan lainnya.

“Agar rekrutmen PPPK tahap pertama ini lanjut, akan disiapkan skema khusus. Kami sih berharap ini bisa terealisasi agar honorer K2 yang usianya kritis bisa menikmati gaji dan tunjangan setara PNS,” tutupnya

Sumber
jpnn.com
Close
Close