Pendidikan

Mendikbud Sampaikan Usulan ke BKN soal Gaji PPPK dari Honorer K2

HNEWS, JAKARTA – Polemik pembayaran gaji PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari guru honorer K2 (kategori dua) mendapat perhatian Mendikbud Muhadjir Effendy.

Menteri Muhadjir berkeinginan agar gaji PPPK ini tidak diambil dari APBD karena banyak daerah yang akan keberatan. Akan lebih baik bila diambilkan dari DAU (dana alokasi umum) yang merupakan kucuran dari APBN.

“Kemarin kami sudah bicara ke Badan Kepegawaian Negara, kalau bisa gajinya diambil dari DAU. Jangan dari APBD karena pasti nanti sulit. Daerah akan keberatan juga,” ujar Muhadjir Effendy, Seperti dilansir dari JPNN.com Jumat (25/1).

Guru besar di Universitas Muhammadiyah Malang ini menyampaikan, honorer masih sangat dibutuhkan sebagai guru pengganti. Apalagi banyak guru PNS yang pensiun, penambahan sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, atau sebagai pengganti guru yang meninggal maupun mengundurkan diri.

Namun, adanya moratorium penerimaan CPNS berakibat pada penumpukan kekurangan guru.

“Kami ingin menyelesaikan masalah guru honorer agar kami bisa mengangkat guru dengan jalur reguler. Nantinya guru-guru honorer ini akan direkrut kemudian dilatih lagi agar kemampuannya meningkat,” tuturnya.

Dia menambahkan, Kemendikbud sudah melakukan sensus terhadap guru honorer. Dari hasil sensus tersebut, dari 736 ribu guru honorer, ternyata 30 ribu di antaranya sudah tidak ada di sekolah.

“Makanya kami melakukan pembersihan data untuk menghapus yang sudah tidak lagi menjadi guru honorer,” terangnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani, menyambut positif dan mendukung langkah-langkah yang ditempuh Mendikbud dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

“Saya setuju dan mendukung agar ada semacam kemampuan influence dari pusat untuk bisa memengaruhi atau bahkan memaksa daerah untuk bisa meningkatkan kualitas dan compliance (pemenuhan) mereka terhadap standar-standar yang kamu inginkan” ujarnya.

Ditambahkan Sri Mulyani, persoalan guru sebenarnya terkait juga dengan lokasi. Sebab rasio antara jumlah guru dengan murid sudah bagus, tapi lokasinya tidak merata.

“Yang perlu kami benahi adalah tata kelolanya. Saya hanya titip satu hal saja agar tata kelola guru ke depannya efisien dan tidak menimbulkan biaya tinggi maupun korupsi. Selain itu, jumlah guru juga perlu mencocokkan dengan kebutuhan guru mata pelajaran, jangan sampai salah,” tandasnya.

Sumber
jpnn.com
Close
Close