Daerah

Ini Alasan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Dukung Pelaksanaan P3K 2019

HNEWS – Seleksi penerimaan tenaga honorer lewat program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K 2019 akan dibuka Februari 2019. Ini dinilai akan jadi solusi bagi permasalahan kepegawaian di daerah.

Menyikapi rencana pemerintah tersebut, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendukung pelaksanaan P3K 2019 sebagai salah satu solusi terbaik bagi permasalahan kepegawaian di daerah.

Selaku wadah bagi 416 pemerintah kabupaten, Apkasi mendorong pemerintah bisa menghadirkan jalan keluar yang kongkrit. “Kita tahu pemerintah daerah sangat berkepentingan utamanya bagi mereka yang dulu ikut terimbas kebijakan moratorium tidak ada penerimaan pegawai,” tutur Mardani H. Maming, Ketua Umum Apkasi, di Jakarta, Selasa (15/1/2019) dikutip dari detikcom

Dia mengatakan, penerimaan CPNS 2018 lalu sebenarnya sudah membantu daerah dalam masalah kepegawaian. Dengan adanya program PPPK ini pun, beban akan semakin ringan.

Dengan adanya program ini, Mardani berharap banyaknya tenaga honorer di daerah serta kekosongan pegawai bisa tertutupi. “Untuk itulah Apkasi sangat mendukung adanya pelaksanaan P3K ini,” tukasnya.

Sementara itu, Bupati Abdullah Azwar Anas sependapat dengan Ketua Umum Apkasi dan mengatakan bahwa P3K adalah solusi jitu bagi pemkab saat ini. “Saya selaku pembina kepegawaian di Kabupaten Banyuwangi, tentunya sangat terbantu dengan terbitnya aturan P3K ini,” ujar Anas yang juga Wakil Ketua Umum Apkasi.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar mengatakan, ini akan menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin jadi PNS

“Program ini adalah win-win solution bagi masyarakat yang ingin menjadi PNS, dan juga untuk pemerintah yang sedang berupaya mereformasi manajemen pengelolaan SDM agar lebih efektif dan efisiesn,” ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah akan membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam waktu dekat. Formasi yang dibuka sekitar 75 ribu.

Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin saat berada di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Senin (14/1/2019).

“Tidak serumit CPNS, PPPK, karena jumlahnya juga nggak begitu banyak, kalau CPNS sampai 230 ribu, kalau ini sekitar 75 ribu,” ungkapnya.

Sumber
detikcom
Close
Close