Daerah

Inilah Respon Ketum Honorer K2 Tentang Tawaran Pemerintah Perihal Tes PPPK

HNEWS – Tawaran pemerintah untuk mengundang 159 ribu guru honorer K-2 mengikuti tes calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) belum mendapat respons positif dari forum honorer. Alasannya, mekanisme tersebut belum tentu mencerminkan keadilan.

Mengutip jawapos.com (14/1) Ketua Umum Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih menyatakan, pada prinsipnya, pihaknya siap mencari jalan keluar bersama. Termasuk jika opsi yang diambil pemerintah adalah mewadahi dalam CPPPK. Hanya, dia meminta seleksi dilakukan secara adil.

Soal bentuk keadilan yang diinginkan, perempuan asal Jawa Tengah itu ingin semua honorer K-2 diakomodasi jika dilakukan tes CPPPK. “Kalau mengakomodasi seluruh honorer K-2, kami mau. Tapi, jangan ditinggal yang tidak lulus,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (13/1).

Jika yang tidak lulus tidak diakomodasi, lanjut Titi, akan muncul rasa ketidakadilan sekaligus polemik di internal honorer K-2. “Kami mau diakomodasi semua. Jangan dipecah-pecah lagi,” cetus Titi.

Karena itu, sebelum diambil keputusan melakukan tes secara tertutup bagi honorer K-2, pihaknya ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Khususnya menyangkut petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.

Titi berharap pemerintah tidak mengambil kebijakan semaunya sendiri. Tapi perlu juga mendengar aspirasi honorer. Apalagi, kata dia, data 159 ribu guru honorer yang akan diundang ikut tes CPPPK perlu dijelaskan. “Itu kapan diverifikasinya?” ujar dia.

Meski demikian, Titi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghalangi para guru honorer K-2 yang bersedia mengikuti undangan tes CPPPK. Belakangan Titi menilai pemerintah mengambil kebijakan sesukanya dan cenderung tidak konsisten. Dalam perekrutan CPNS, misalnya, pada awalnya pemerintah menyebut ingin mencari SDM yang kompeten. Namun, saat hasil tes CPNS-nya jeblok, pemerintah menurunkan standar kompetensi CPNS melalui passing grade. Hal itu cukup menyakitkan bagi para honorer yang selama ini diragukan kompetensinya.

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, angka 159 ribu guru honorer K-2 didapatkan dari hasil pengecekan. Jika memenuhi syarat dalam tes, tegas Muhadjir, honorer tersebut bisa diakomodasi sebagai CPPPK

Muhadjir memahami bahwa kebijakan itu tidak akan memuaskan semua kalangan. Namun, dia menilainya sudah cukup baik. “Namanya juga negara demokrasi. Kita kan tidak mungkin melayani semua puas,” ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah mengubah skema pendaftaran CPPPK dari terbuka untuk masyarakat umum menjadi terbatas untuk honorer. Dengan demikian, kuota CPPPK diutamakan untuk para honorer yang notabene sudah bekerja. Skema tes CPPPK dari terbuka menjadi tertutup merupakan hasil koordinasi dengan kementerian terkait dan Komisi X DPR.

Sumber
jawapos.com
Close
Close