Daerah

SK Honorer Tak Diteken Bupati

Dewan Bakal Rekomendasikan agar Ditarik

HNEWS – Komitmen pemerintah memberi surat keputusan (SK) pengangkatan honorer kategori dua (K-2) yang ditandatangani langsung bupati tercoreng. Surat yang menjadi tuntutan tenaga honorer itu tetap ditandatangani kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Mengutip radarmadura.jawapos.com, Kamis, (10/1) Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris mengatakan, dewan mendapat pengaduan dari tenaga honorer mengenai SK yang diterima. Tenaga honor tersebut berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah wilayah pantai utara (pantura).

SK tersebut ditandatangani Moch. Tarsun selaku kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan. Kemudian, pada bagian bawah, terdapat kolom untuk bupati. Tetapi, kapasitasnya hanya mengetahui.

Padahal, komitmen pemerintah, SK tersebut ditandatangani langsung bupati. Bukan ditandatangani kepala OPD. ”Dulu, saat honorer menggelar aksi, pemerintah berjanji akan memberi SK bupati,” katanya kemarin (9/1).

Suli mengatakan, selain tidak sesuai komitmen yang dijanjikan, format SK tersebut kurang tepat. Seharusnya, yang bertanda tangan di SK itu langsung Bupati Baddrut Tamam. Tidak perlu kepala OPD.

Jika kepala OPD yang bertanda tangan, kemudian bupati hanya mengetahui, secara legalitas SK tersebut dikeluarkan OPD. Bukan dikeluarkan bupati. ”Kalau SK bupati, ya bupati yang tanda tangan,” katanya.

Suli bakal berkoordinasi dengan eksekutif mengenai surat tersebut. Sebab, pada waktu menemui demonstran, hampir seluruh pihak terkait hadir. Di antaranya, Pj Sekkab Pamekasan Moh. Alwi, Kepala BKPSDM Lukman Hedi Mahdia, dan Kepala Disdik Moch. Tarsun.

Suli bakal merekomendasikan agar SK yang tersebar itu ditarik kembali. Kemudian, diterbitkan SK baru yang sesuai dengan format yang tepat. ”Formatnya kurang tepat, harus ditarik kembali,” katanya.

Kepala Disdik Pamekasan Moch. Tarsun membenarkan SK pengangkatan tenaga honorer itu tidak langsung ditandatangani bupati. Tetapi, kepala OPD yang menandatangani, kemudian bupati mengetahui. ”Iya betul, tapi masih di meja bupati,” katanya.

Ketua Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK-2I) Pamekasan Maskur mendesak pemerintah menepati janji. SK yang bakal diberikan kepada tenaga honorer wajib ditandatangani bupati.

Pemerintah berjanji akan memberikan SK tersebut sesuai tuntutan tenaga honorer. Jika janji itu tidak ditepati, honorer akan turun jalan. ”Kami ingatkan kembali, pemerintah harus menepati janji,” tandasnya.

Sumber
radarmadura.jawapos.com
Show More
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker