Rekrutmen

HEADLINE: Pemerintah Rekrut PPPK, Bagaimana Nasib Honorer?

HNEWS, Jakarta – Kabar baik bagi yang berminat menjadi abdi negara. Usai seleksi penerimaan CPNS 2018 berakhir, pemerintah akan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bahkan beleid yang mengatur hal ini sudah terbit pada Desember 2018. Yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan. Dengan menjadi payung hukum bagi mekanisme berbasis merit untuk merekrut para profesional, masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS, di antaranya para diaspora dan profesional swasta. PPPK dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing.

Tenaga honorer juga tak luput dari naungan PP ini. Terutama yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi PNS dengan status PPPK. Pemerintah mengaku menyadari bahwa saat ini masih terdapat tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas.

BACA JUGA:

“Saya berharap skema PPPK juga dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi berbasis sistem merit sehingga mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru,” ujar Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko dikutip dari liputan6.com (09/1).

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menjelaskan, teknis penyusunan kebutuhan PPPK sama dengan teknis penyusunan kebutuhan CPNS, di mana Kementerian PANRB dan BKN terlibat di dalamnya.

“Teknis penyusunan kebutuhan PPPK sama dengan teknis penyusunan kebutuhan CPNS, di mana instansi mengusulkan kebutuhan ke Kementerian PANRB kemudian BKN memberikan pertimbangan teknis pada Kementerian PANRB terkait kebutuhan formasi tersebut,” jelasnya.

Adapun kebutuhan formasi tersebut juga disesuaikan dengan ketersediaan alokasi belanja pegawai daerah yang tidak lebih dari 50 persen. Pemerintah saat ini masih merumuskan total formasi yang akan dibuka pada perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“PPPK dimaksudkan untuk rekrut profesional yg bersedia bekerja dalam perjanjian kerja dengan masa kerja tertentu. Untuk menjadi ASN, bekerja untuk negara,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir kepada Liputan6.com.

Dia pun berharap, target waktu perekrutan PPPK ini dapat terlaksana sesuai dengan jadwal pada akhir bulan ini.

Sumber
liputan6.com
Close
Close