Pusat

Rendahnya Gaji Guru Honorer Begini Kata Mendikbud

Mendikbud Akui Gaji Guru Honorer Memprihatinkan

Honorer News – Sahabat honorer, masalah kesejahteraan guru honorer masih menjadi sorotan di sektor pendidikan. Ada banyak guru honorer yang belum mendapatkan kesejahteraan layak dalam hal pengupahan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pun angkat bicara soal kesejahteraan guru honorer yang ada. Muhadjir membahas mengenai kondisi yang dialami guru honorer.

Muhadjir juga menjelaskan mulai dari pengaturan adanya guru honorer, hingga masalah penghasilan yang saat ini dinilai rendah, bahkan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

Sejatinya guru honorer merupakan profesi yang tidak terkait atau terikat dengan instansi mana pun. Berdasarkan peraturan yang berlaku, kata Muhadjir, guru honorer seharusnya sudah tidak boleh ada dalam sekolah.

“Guru honorer itu sebetulnya sudah tidak ada, karena memang menurut peraturan tidak boleh ada lagi dari rekrutmen guru honorer,” kata Muhadjir kepada detikFinance, Jakarta, seperti ditulis Jumat (4/5/2018).

Namun, seiring berjalannya waktu tenaga pengajar masih terus dibutuhkan untuk mengisi kekosongan dari guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Terlebih dengan adanya moratorium pengangkatan PNS dari pemerintah beberapa waktu lalu.

“Kemudian ada moratorium PNS termasuk guru, akibatnya guru-guru yang pensiun tidak ada penggantinya,” jelas dia.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, maka pihak sekolah mau tak mau harus mencari tenaga pengajar baru yang dapat diperbantukan. Dari sana lah guru honorer kemudian bisa masuk dan membantu mengajar.

Oleh sebab itu, guru honorer merupakan tanggung jawab dari pihak sekolah yang melakukan pengangkatan untuk membantu kegiatan belajar mengajar di sekolahnya.

“Sekolah-sekolah itu mengangkat guru pengganti, nah itulah yang dinamakan guru honor. Jadi itu sebetulnya guru-guru yang diangkat oleh kepala sekolah,” kata dia.

“Jadi secara struktural memang tidak memiliki hierarki dengan instansi terkait, jadi itu karena memang diangkat oleh kepala sekolah, jadi memang yang harus bertanggungjawab atas yang bersangkutan itu, ya kepala sekolah masing-masing,” tutupnya.

Bukan rahasia umum bila gaji menjadi guru honorer saat ini terbilang rendah, bahkan di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Ada banyak guru honorer dengan pendidikan tinggi setingkat sarjana yang mendapatkan gaji di bawah Rp 1 juta/bulan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjelaskan rendahnya gaji guru honorer saat ini lantaran hanya dibiayai oleh pihak sekolah yang mempekerjakannya. Sebab, guru honorer tidak terikat pada instansi manapun, melainkan diangkat oleh kepala sekolah.

“Gaji kecil karena tergantung kemampuan dari dana sekolah itu sendiri,” kata Muhadjir.

Biasanya, kata Muhadjir, pihak sekolah menggaji guru honorer menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Walaupun, tambah dia, sebetulnya dana BOS tidak diperkenankan untuk menggaji guru honorer tersebut.

“Kepala sekolah itu biasanya menggaji mereka itu dari dana BOS. BOS itu memang penggunaannya sebetulnya tidak boleh untuk, artinya tidak untuk menggaji honor. Itu untuk operasional, namanya saja Bantuan Operasional Sekolah, itu untuk sarana prasarana, penunjang kemudian untuk biaya-biaya yang diperlukan,” jelasnya.

Muhadjir juga mengakui bahwa kesejahteraan guru honorer saat ini masih memprihatinkan. Guru honorer belum mendapatkan upah layak sebagai tenaga pengajar.
Selain dari dana BOS, kata Muhadjir, ada juga beberapa pemerintah daerah (Pemda) yang sengaja menganggarkan dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerahnya (APBD) khusus untuk guru honorer.

Langkah itu jauh lebih baik dibanding menggaji guru honorer dengan menggunakan dana BOS, karena lebih mensejahterakan dan tak mengganggu anggaran sekolah. Sayangnya, masih sedikit Pemda yang menganggarkan dananya tersebut.

“Daerah-daerah (banyak) tidak berani (mengeluarkan) dana untuk itu, karena dikhawatirkan jadi temuan, karena yang mengangkat (guru honor) yang bersangkutan adalah kepala sekolah, bukan kepala dinas,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Muhadjir mengimbau kepada setiap Pemda untuk berani dan bersedia menganggarkan APBD-nya untuk guru honorer. Namun, Pemda juga harus bisa selektif dalam memilih guru honorer yang layak mengajar.

“Saya sarankan sebaiknya pemerintah-pemerintah daerah setempat harus ada keberanian untuk memberikan tunjangan kepada guru honorer ini dari APBD-nya. Dengan catatan guru-guru itu harus ditertibkan dulu, misalnya memenuhi syarat atau tidak untuk diangkat guru. misalnya seperti itu,” kata dia.

“Ya memang di beberapa tempat (guru honorer) masih memprihatinkan,” kata Muhadjir.

Dia menjelaskan kesejahteraan guru honorer yang masih rendah tersebut karena hanya digaji berdasarkan kemampuan pihak sekolah yang melakukan perekrutan. Oleh sebab itu dia meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk berani dan bersedia mengalokasikan APBD-nya khusus untuk guru honorer daerahnya.

“Saya hanya bisa mengimbau kepada masing-masing Pemda untuk peduli tentang nasib guru honorer. Dan saya minta juga kepala sekolah untuk tidak gampang, tidak mudah dalam merekrut guru honor pengganti itu, terutama yang tidak memenuhi kualifikasi,” jelas dia.

Muhadjir menilai seharusnya guru honorer bisa mendapatkan upah yang layak. Paling tidak, guru honorer bisa mendapat memiliki penghasilan sesuai Upah Minimum Regional (UMR).

“Mestinya guru-guru honorer itu layak mendapatkan gaji upah minimum regional (UMR),” kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan biasanya guru honorer mendapatkan upah dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masing-masing sekolah. Pihak sekolah hanya menggaji guru honorer sesuai dengan kemampuan dananya tersebut. Oleh sebab itu guru honorer mendapat gaji kecil.

Di samping itu, ada juga beberapa pemerintah daerah (Pemda) yang sengaja menganggarkan dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerahnya (APBD) khusus untuk guru honorer.

Langkah itu jauh lebih baik dibanding menggaji guru honorer dengan menggunakan dana BOS, karena lebih mensejahterakan dan tak mengganggu anggaran sekolah. Sayangnya, masih sedikit Pemda yang menganggarkan dananya tersebut.

“Sekarang lebih banyak yang belum dibanding yang sudah, terutama kalau itu yang dimaksud UMR,” ujarnya.

Muhadjir mengatakan dirinya telah melakukan pembicaraan dengan Menteri PAN-RB Asman Abnur untuk membahas kebutuhan tenaga pengajar yang diperlukan.

Dia bilang, dalam pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tersebut dibahas mengenai upaya-upaya dalam menyediakan tenaga pengajar. Dalam pertemuan itu juga dibahas soal pengangkatan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tahun ini.

“Kita sudah beberapa kali pertemuan dipimpin pak Wapres, mudah-mudahan tahun ini ada langkah konkret untuk mengatasi masalah kekurangan guru-guru di sekolah negeri. Iya ada pengangkatan,” katanya.

Dia bilang bahwa perekrutan PNS, termasuk guru merupakan kewenangan dari Menteri PAN-RB Asman Abnur. Bila ada pembukaan lowongan CPNS guru pun bakal dilakukan secara terbuka.

Namun begitu, Muhadjir meminta kepada Menteri PAN-RB agar guru honorer yang telah mengabdi lama juga bisa menjadi prioritas untuk bisa menjadi PNS. Sebab mereka telah lama membantu dengan ikhlas untuk pendidikan bangsa.

“Memang kalau nanti rekrutmennya kan terbuka, soal apakah nanti guru-guru honorer apakah ada prioritas itu kewenangan Pak Menpan-RB,” kata dia.

“Saya mengimbau supaya diperhatikan guru-guru yang sudah lama mengajar di sekolah, dan supaya masa pengabdian itu dihitung sebagai bagian dari dasar pertimbangan untuk diangkat,” tutupnya.

 

sumber : finance.detik.com (4/05/2018)

Show More
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker