Non Katahori

Guru Honorer Swasta Purbalingga Mengadu ke Dewan

Honorer News – Sahabat honorer, Guru non-PNS yang bekerja di sekolah swasta, baik di bawah naungan Dinas Pendidikan (Dindik) maupun Kementrian Agaman (Kemenag), Kabupaten Purbalingga meminta dukungan DPRD Purbalingga untuk memperjuangkan nasibnya. Pasalnya, terkait Undang-undang ASN, kalangan dari tenaga honorer , pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pns, dan tenaga kontrak  tidak bisa diangkat menjadi PNS.

Ketua Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) Kabupaten Purbalingga Moh Tri Widodo SPd mengatakan, mereka meminta pemerintah pusat dan DPR RI untuk melakukan revisi Undang-undang ASN. Mereka menuntut keadilan, agar tenaga honorer , pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pns, dan tenaga kontrak di sekolah swasta bisa diangkat menjadi PNS.

“Maksud kami di sini, meminta kepada DPRD untuk ikut menandatangani rekomendasi revisi UU ASN yang sedang kami perjuangan. Kami meminta undang-undang itu harus direvisi agar guru swasta di lingkungan Dinknas dan Kemenag bisa terakomodir, nanti rekomendasi dari DPRD Kabupaten Purbalingga akan kami serahkan untuk memperkuat tuntutan kami,” katanya saat mendatangi kantor DPRD Purbalingga, Jumat (13/4).

Tri Widodo mengatakan, dalam UU ASN pasal 131 a poin 1 dan 3, tenaga honorer atau pegawai tidak tetap yang bisa diangkat menjadi PNS adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah. Sedangkan yang bekerja di swasta tidak. “Oleh karena itu kami minta untuk ada revisi, ada regulasi untuk para guru honorer di instansi swasta untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan guru di sekolah negeri,” kata dia.

Undang-undang yang ada saat ini dinilai tidak adil karena tidak mengakomodir guru swasta. Padahal peran guru honorer, baik mengajar di sekolah swasta maupun negeri, memiliki beban dan tanggung jawab yang sama. “Memiliki beban kerja yang sama, serta sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Jadi tidak boleh ada perbedaan,” ujarnya.

Kedatangan perwakilan guru tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Tongat SH MM. Tongat didampingi oleh Wakil Ketua Komisi III Karseno. Pada prinsipnya, DPRD Purbalingga akan mendukung apa yang menjadi harapan para guru yang datang. Dewan akan berusaha meneruskan aspirasi para guru honorer sekolah swasta ke DPR RI.

“Akan memberikan dukungan,akan memberikan rekomendasi berupa dukungan, kepada DPR RI apa yang menjadi rekan rekan kami yang mengusulkan peningkatkan kesejahteraan bisa terealisasi, nantinya kan ada usulan dan sebagainya,

Sumber *satelitpost.com

Tinggalkan Balasan

Close
Close