Daerah

Penghasilan PNS Dinaikkan, Honorer, PHL dan TKS di Prabumulih Minta Kesejahteraan Juga Diperhatikan

Honorer News – Sahabat honorer, Kebijakan Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi Ap Msi yang bakal menaikkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah kota Prabumulih.

Ternyata menimbulkan kecemburuan bagi para pegawai honorer, pekerja harian lepas (PHL) dan tenaga kerja sukarela (TKS).

Para honorer dan PHL juga meminta pemerintah khususnya Pjs Walikota agar turut manaikkan honor dan uang makan 2712 orang pegawai sehingga sesuai upah minimum rata-rata (UMR).

Bahkan para tenaga kerja sukarela yang selama ini bekerja dan tidak mendapat honor serta uang makan meminta diangkat menjadi pekerja harian lepas agar turut merasakan mendapat honor maupun uang makan.

“Kami sambut baik kebijakan walikota dan kami mengharapkan juga kepada walikota agar jangan hanya peduli dengan PNS saja tapi juga kami para honorer, PHL serta TKS.”

“PNS enak gaji sudah besar dan tambah dinaikkan, sementara kami kecil hendaknya turut diperhatikan,” ungkap satu diantara PHL enggan namanya disebutkan ketika dibincangi wartawan, Rabu (11/4/2018).

Menurut sumber itu, selama ini honorer dan PHL yang membantu serta standby bekerja full bahkan melebihi kerja para pegawai negeri sipil, sehingga sudah selayaknya mendapat perhatian.

“Kita mengikuti aturan harus kerja pagi dan membantu segala hal masalah PNS termasuk memfotocopy berkas, tolonglah kami diperhatikan juga.”

“Kami sudah meningkatkan disiplin dan sudah banyak diberhentikan karena telat, semua kami siap ikuti namun kami selaku manusia juga meminta diperhatikan,” katanya.

Hal yang sama disampaikan Adi, satu diantara tenaga kerja sukarela di lingkungan Pemkot Prabumulih.

Menurut Adi, saat ini jumlah tenaga kerja sukarela sudah mencapai 1000 lebih dan belum mendapat perhatian sama sekali dari Pemerintah kota Prabumulih.

“Kami tidak minta besar namun kami minta diangkat jadi PHL atau honorer sehingga kami juga mendapat uang makan.”

“Sekarang boro-boro mau dapat bahkan teman kami banyak dipecat karena telat masuk,” bebernya.

Adi mengatakan, pihaknya sendiri saat ini menjadi target kemarahan pemimpin disebabkan jika sedikit saja melakukan kesalahan dengan mudah dilakukan pemecatan.

“Bahkan informasi kami dapat Pjs Walikota baru menjabat namun sudah banyak yang diberhentikan.”

“Kasihan kami ini juga anak dan istri, jangan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin,” katanya.

Sementara, Kepala BKPSDM, Alfian Herdi SH mengatakan saat ini jumlah honorer dan PHL di lingkungan Pemerintah kota Prabumulih sebanyak 2712 dan TKS sebanyak sekitar 1200 orang.

“Saat ini memang honorer dan PHL 2712 orang mendapat uang makan dan ads honor yang dianggarkan melalui APBD, sementara TKS tidak mendapat apa-apa,” ungkap Alfian seraya mengatakan belum mengetahui ada PHL, honor atau TKS yang diberhentikan karena diusulkan SKPD masing-masing.

Terpisah, Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi Ap Msi beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya kedepan juga akan memperhatikan kesejahteraan para honorer, PHL dan TKS tersebut.

Namun lebih dulu fokus untuk TPP PNS yang dipastikan Mei akan dibayarkan.

“TPP anggaranya ada, kalau ada yang pesimis dengan anggaran tersebut itu berarti orang itu tidak suka kebijakan yang bersifat positif.”

“Apalagi dikait-kaitkan dengan nuansa politik dan itu jangan diragukan,” kata Pjs Walikota Prabumulih, H Richard Chahyadi AP MSi, pada Selasa(10/4/2018).

Ditanya apakah ada pengalihan pos anggaran dan akan diparipurnakan terkait pemberian TPP, Richard mengatakan.

Dana ada dan jika memang nantinya dana kurang baru akan ditambah dan dibahas untuk ABT kedepan.

“Pastinya akan dinaikkan dan anggarannya ada, terkait besaran kenaikan telah kita umumkan,” bebernya.

Seperti diketahui, Pjs Walikota Prabumulih berencana menaikkan tunjangan penghasilan pegawai menjadi 100 persen lebih.

Adapun rincian tersebut diketahui, untuk sekda mencapai Rp 10 juta, tingkat Eselon II B Rp 5 juta, Tingkat Eselon IIIA/B Rp 2,5 juta, tingkat Eseloan IV A/B Rp 1,8 juta.

Lalu, untuk staf golongan IV Rp 1,6 juta, Golongan III Rp 1,4 juta, Golongan I dan II yakni Rp1. 250.000.

Kebijakan menaikkan TPP tersebut berdasarkan informasi berhasil dihimpun Tribunsumsel.com pernah diwacanakan Walikota nonaktif Ridho Yahya.

Namun tidak disetujui dewan lantaran mendekati masa pemilihan kepala daerah namun saat ini justru dinaikkan.

resource * sumsel.tribunnews.com

Show More

Tinggalkan Balasan

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker